KOPERASI DAN UKM

PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM DALAM MENGATASI KESENJANGAN EKONOMI ANTAR WILAYAH DI ACEH
Oleh: Dr. Ishak Hasan, SE, M.Si
Staf Pengajar Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Syiah Kuala

Abstrak
Kesenjangan ekonomi antar wilayah masih menjadi bahas diskusi yang menarik kapanpun dan dimanapun. Apalagi apabila dikaitkan dengan peran dan fungsi koperasi dalam menjembatani kesenjangan tersebut. Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) dapat berperan positif apabila lembaga tersebut diberdayakan secara maksimal dalam  menggerakkan berbagai potensi ekonomi yang ada di masing-masing wilayah. Selama ini terkesan bahwa KUMKM di Aceh seperti berjalan dalam ruang yang kelam, tumbuh dan berkembang dengan kekuatan alam, tanpa visi, misi dan motivasi serta tanpa inovasi yang maksimal Padahal sektor KUMKM ini memiliki potensi yang cukup besar apabila diberikan penguatan agar lebih berkiprah dalam pembangunan ekonomi untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah yang masih menganga lebar.  Koperasi memegang peranan penting dalam menggerakkan semangat kooperatif dan partisipatif dalam pembangunan. Penguatan kelembagaan dapat dilakukan dengan (a) memberi motivasi kepada KUMKM agar lebih proaktif dalam mengembangkan usahanya berdasarkan potensi yang dimiliki di sekitarnya, (b) Manajemen koperasi dan anggotanya harus diberikan pengetahuan yang lebih luas lagi dalam berbagai bidang usaha, (c) Pemerintah hendaknya mengikutsertakan berupa pelibatan secara khusus dan lebih intensif  KUMKM untuk berperan dalam menangani program pembangunan secara terencana dan terpadu dengan sektor usaha lainnya. Dengan demikian akan diperoleh kekuatan secara mandiri dan partisipatif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang guna menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka mengatasi kesenjangan ekonomi antar wilayah di Aceh. Sehingga wilayah-wilayah minus dan miskin di Aceh yang tumbuh merana diharapkan dapat  berkembang secara lebih cepat mengejar ketertinggalan dengan wilayah yang lebih maju di Aceh.
Kata kunci: Koperasi Pertanian Terpusat. Pengentasan Kemiskinan

I. Pendahulan
Tulisan ini mengingatkan saya kepada sebuah buku yang pernah ditulis oleh Mahbub ul Haq, yang berjudul “Tirai Kemiskinan: Tantangan-tantangan untuk Dunia Ketiga” yang diterbitkan oleh Yayasan Obor Tahun 1983. Sungguhpun pemikiran Ul Haq tersebut sudah relatif lama dipublikasikan, namun pemikirannya masih tetap saja relevan dan cemerlang untuk kondisi sekarang. Dari namanya kita segera tahu bahwa Ul Haq adalah seorang Pakistani. Ia seorang mantan Kepala Komisi Perencanaan Ekonomi Pakistan, seorang pemikir tentang kesenjangan pembangunan ekonomi di negaranya Pakistan, dan juga sumbangsihnya untuk negara-negara sedang berkembang yang menghadapi tirai-tirai kemiskinan yang semakin tebal. Sungguhpun kondisi pada saat Ul Haq mendeskripsikan fenomena tersebut dengan kondisi yang kita hadapi saat ini sudah terjadi pergeseran. Namun fenomena kemiskinan,  ketergantungan dan kesenjangan ekonomi yang dihadapi banyak negara sedang berkembang, termasuk di Indonesia khususnya di Aceh masih saja menjadi potret yang memprihatinkan dan tidak sedap dipandang mata. Fenomena itu relatif masih sama dengan apa yang pernah diamati oleh Ul Haq 30-an tahun yang lalu dengan apa yang kita tatap hari  ini, yang walaupun hanya tingkatannya saja yang berbeda, akan tetapi dimensinya masih tetap sama.
Ul Haq dengan penuh kejujuran mengakui betapa ia keliru dengan pandangan-pandangannya selama ini. Ketika itu ia sangat kagum dan percaya bahwa perencana-perencana pembangunan ekonomi di negara-negara dunia ketiga (sebutan untuk negara sedang berkembang) dalam tataran teoritis seperti yang pernah dipelajarinya di Universitas Cambridge dan Universitas Yale Amerika Serikat secara gamblang dapat menjawab fenomena kesenjangan ekonomi dan kemiskinan yang dihadapi oleh negara sedang berkembang. Lantas kekaguman dan kepercayaannya tersebut segera menjadi buyar ketika ia melangkah dari Cambridge dan Yale ke dunia nyata. Ia terperanjat  menyaksikan situasi bahwa apa yang ia harapkan sungguh jauh dari kenyataan. Yang ada ia mengamati dari dekat adalah tirai-tirai kemiskinan dalam lapisan-lapisan yang semakin tebal. Adalah juga Ul Haq yang tak henti-hentinya mengajak kita masyarakat negara sedang berkembang, ilmuan, dan politisi untuk meninjau kembali pemikiran, teori-teori dan kebijakan pembangunan yang kita anut selama ini dengan beberapa pemikirannya yang cemerlang.
Bukan saja hanya Ul Haq yang cemas dengan fenomena tersebut, tetapi masih banyak ahli-ahli ekonomi lainnya mengkritisi secara pedas tentang pemikiran dan kebijakan pembangunan selama ini. Ahli-ahli ekonomi yang kurang mempercayai hitungan-hitungan teknis serta bersifat matematis mereka pada umumnya lebih berbau sosial mengatakan bahwa pembangunan ekonomi hendaknya harus mengakar pada potensi sumberdaya dan kultur yang dimiliki oleh bangsa yang bersangkutan, termasuk institusi ekonomi tradisi yang mereka miliki. Di antara banyak pihak yang meyakini pentingnya pelibatan partisipasi dan institusi tradisi dalam mengatasi kesenjangan dalah Jochen Ropke seorang ahli ekonomi kerakyatan dari Universitas Philips Marburg Jerman, Almarhum Muhammad Hatta, Profesor Mubyarto, Sri Edi Swasono, Yuyun Wirasasmita dan masih banyak yang lainnya yang tidak mungkin dikemukakan secara rinci dalam tulisan pendek ini. Mereka sangat meyakini bahwa dengan melibatkan berbagai potensi yang dimiliki oleh KUMKM yang ada diharapkan akan mampu mengatasi kesenjangan yang ada.
Mohammad Hatta (1951), Sri Edi Swasono ( 1985), Mubyarto (1992), Yuyun Wirasasmita (1997) dan juga yang lainnya sangat konsen dan seperti berteriak kepada kita dan dunia bahwa kesenjangan atau ketidak merataan serta kemiskinan dapat diselesaikan dengan pemberdayaan KUMKM yang memang telah mengakar kuat dalam masyarakat. Selain itu Alfred Hanel (1989) Jochen Ropke (2000), Hans H. Munkner (1997) bahkan lebih proaktif lagi dengan berbagai pemikiran cemerlang mereka mendesak negara berkembang untuk merevitalisasi kembali nilai-nilai koperasi dalam mengatasi berbagai persoalan sosial ekonomi di negara mereka. Menurut mereka koperasi dapat menjadi alternatif jawaban dari kesenjangan yang dialami. Demikian juga dalam penelitian disertasi saya sebelumnya juga menemukan betata koperasi juga mampu memberikan posisi tawar yang kuat bagi kaum miskin untuk mempertahankan eksistensi usahanya (Ishak Hasan, 2003).
Sebaliknya diakui, tidak sedikit pula di antara kita, terutama yang telah mengagumi sistem ekonomi kapitalis mereka dengan mudah mengabaikan bahkan melupakan dan dengan lantang menyuarakan bahwa institusi ekonomi kapitalislah yang paling efektif mengusir kesenjangan dan kemiskinan tersebut. Mereka telah melupakan tempat berpijak sehingga lebih kuat menarik diri ke dalam keyakinan tersebut. Akhirnya banyak negara sampai saat ini jatuh dalam perangkap kemiskinan dengan tirai kemiskinan yang semakin tebal.
II. Kesalahan Perencanaan Pembangunan
Dalam bukunya itu Ul Haq dengan gamblang menerangkan kepada kita negara sedang berkembang tentang beberapa kesalahan dalam merencanakan pembangunan berdasarkan beberapa pengalaman Pakistan. Menurut Ul Haq sungguhpun pengalaman Pakistan tidak unik, namun negara di anak benua Asia lainnya juga berbuat kesalahan serupa. Dosa pembangunan tersebut menurut nya di antaranya adalah: (1) Adanya permainan angka dalam mengukur indikator keberhasilan pembangunan, seperti besarnya pendapatan nasional, pendapatan perkapita, cadangan devisa, tabungan masyarakat, ekspor impor, angka pengangguran, dan lain-lain. Angka-angka ini dilaporkan selalu ada peningkatan dari waktu ke waktu. Padahal angka-angka tersebut diketahui hanya sebagai isapan jempol, terlalu banyak direkayasa dan dibuat agar dapat menyenangkan penguasa dan rakyat akar rumput yang tidak tahu menahu dengan permainan angka. Kalau tidak dilaporkan adanya peningkatan, maka dianggap penguasa yang bersangkutan kurang atau tidak berhasil dalam melaksanakan pembangunan.  Bagi rakyat kecil, angka yang disajikan tersebut merupakan sesuatu yang memang begitu adanya, tanpa perlu mempersoalkan lagi benar tidak angka-angka tersebut. Akan tetapi anehnya orang cerdas pun sangat banyak terpedaya dan terkesima dengan sajian angka-angka tersebut. Akhirnya orang cerdas pun banyak membuat keputusan yang salah dengan rekomendasi yang terkadang menyesatkan. Akibat dari keputusan yang salah dan rekomendasi yang menyesatkan maka nasib rakyat yang menanti perubahan tetap saja tinggal dalam jurang yang kelam, miskin dan terkebelakang. (2) Adanya pemisahan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dilakukan oleh badan tertentu, kalau di Indonesia oleh BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) atau BAPPEDA kalau di daerah. Sedangkan pelaksanaan berada pada instansi tertentu sesuai dengan bidang yang ditanganinya. Akibatnya sering terjadinya kekurang keterpaduan antara perencanaan dengan pelaksanaan. Bahkan seringkali mempertinggi biaya-biaya pembangunan itu sendiri yang harus ditanggung oleh rakyat. Dengan demikian dana yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan terpaksa harus dikeluarkan lagi, dan itu berarti kita telah kehilangan sebagian dana untuk membangun fasilitas publik lainnya. Karena ada dua atau lebih lembaga yang terlibat tentunya membutuhkan biaya-biaya yang relatif besar. (3) Mengejar pertumbuhan yang tanpa keadilan. Dalam konteks ini menurut Ul Haq para perencana pembangunan lebih senang dan terpukau dengan laju pertumbuhan GNP (Pendapatan Nasional Kotor). Mereka sering melupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Menurutnya ini merupakan dosa perencana pembangunan yang tidak dapat dimaafkan, karena mereka telah melakukan pengingkaran terhadap fakta yang ada.  (4) Mengabaikan investasi sumberdaya manusia. Seringkali pembangunan di negara sedang berkembang memprioritaskan anggarannya kepada pembangunan fisik yang yang mengandung markup yang tinggi. Mereka menyangka bahwa pembangunan fisik lebih cepat dapat diukur hasilnya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sedangkan investasi pada pembangunan sumberdaya manusia hanya dapat dilihat dan dinikmati dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena bagi perencana pembangunan seperti itu prioritas pembangunan sumberdaya manusia lebih baik tidak dikedepankan, karena takut akan menuai ketidakberhasilan atau tidak mampu menunjukkan angka-angka pertumbuhan selama perencana pembangunan itu berkuasa. (5) Penanaman modal khayal. Menurut Ul Haq perencana pembangunan lebih asyik menghitung-menghitung keuntungan atau hasil yang diperoleh dengan sejumlah investasi yang ditanamkan. Padahal investasi tersebut hanya dalam khayalan. Banyak barang modal yang telah dibeli oleh negara ternyata tidak produktif dalam memberikan hasil, alias modal menganggur (atau kurangnya kapasitas produksi dibandingkan dengan peralatan produksi yang dimiliki), bahkan ada yang berbalik menjadi beban anggaran publik yang tidak kecil pengeluarannya. (6) Kagum dengan teori-teori dan model-model pembangunan. Banyak perencana pembangunan di negara sedang berkembang kagum dengan teori dan model pembangunan yang belum tentu sesuai bagi masyarakatnya. Padahal banyak teori yang terkadang menyesatkan. Mereka tidak peduli dengan kenyataan, yang penting mereka dapat bereksperimen dengan berbagai teori tersebut. Walaupun hasilnya hanya menciptakan kesenjangan dalam masyarakat. (7) Perencanaan dan pengendalian yang berlebihan. Para perencana pembangunan seringkali menganggap bahwa merekalah yang lebih tahu tentang apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh rakyat. Oleh karena itu mereka ingin merencanakan segalanya. Mereka ingin melakukan pengendalian langsung dalam perekonomian. Padahal tanpa disadari pengendalian-pengendalian mereka seringkali menghambat jalannya perekonomian itu sendiri.
Beberapa pokok pikiran yang telah dipaparkan oleh Ul Haq tersebut yang apabila dicermati secara lebih dalam pada kondisi sekarang sebenarnya juga masih saja menjadi dosa yang belum terhapuskan. Para perencana masih saja melakukan masalah serupa. Padahal kita telah dibekali oleh banyak pengalaman dari berbagai negara, dan di negara kita sendiri yang sudah kenyang dengan perencanaan pembangunan seperti yang ditorehkan oleh Ul Haq di atas.
Dosa perencana pembangunan tersebut khusus untuk pembangunan di NAD tetap saja masih relevan. Bahkan kalau kita urut kemungkingkan lebih banyak lagi dari apa yang dikemukakan oleh Ul Haq. Kita masih banyak menemukan adanya penyajian angka-angka kinerja ekonomi yang menggembirakan akan tetapi masih jauh dari pemerataan. Investasi yang tidak tepat sasaran. Tekanan pentingnya investasi pada proyek fisik yang kurang efisien dan mengandung mark-up yang tinggi. Karena proyek fisik kemungkinan lebih mudah mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan kolektif para perencana yang lebih besar. Demikian juga dengan kekaguman dan fanatisme mereka yang berlebihan kepada teori-teori dan model pembangunan, terutama dari Barat. Padahal teori dan model tersebut telah semakin menjauhkan mereka dari rakyat yang setiap saat bergelut di alam nyata.
III. Penguatan Kelembagaan KUMKM guna Mengatasi Kesenjangan
Berdasarkan pandangan di atas maka KUMKM diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih riil terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi khususnya pemberdayaan ekonomi rakyat. Kalau tidak demikian, “himpitan sektor usaha swasta semakin dominan dalam setiap kegiatan ekonomi, dan Koperasi sebagai “soko guru” perekonomian nasional akan tumbang” (Indra Ismawan, 2001). Selain itu, kondisi perekonomian yang semakin kompetitif antar berbagai sektor ekonomi, tidak terkecuali Koperasi, harus beradaptasi dengan kecenderungan tersebut agar tetap eksis, karena masih dapat memberikan manfaat dalam mengatasi kemiskinan yang ada. Oleh karena itu KUMKM  harus diberi peluang yang besar dalam kegiatan pembangunan sehingga KUMKM dalam waktu yang terus-menerus dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi sebagai institusi akar rumput yang punya tempat di masyarakat.
Menyadari tantangan yang dihadapi koperasi dalam persaingan global yang sedang berjalan, Soeharto Prawirokusumo (1996) mengemukakan: “Pembinaan dan pengembangan koperasi pada dasarnya ditujukan pada upaya-upaya untuk; (a) Menumbuh-kembangkan Koperasi sebagai badan usaha yang mandiri, tangguh, dan modern dalam perekonomian nasional, (b) Menumbuh-kembangkan Koperasi agar dapat berperan menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang berakar dalam masyarakat, dan (c) Menumbuh-kembangkan Koperasi agar dapat berperan dalam memperkukuh struktur perekonomian nasional”. Dengan demikian kemerataan ekonomi akan dapat terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Aceh yang memiliki kantong-kantong kemiskinan dan menyebar di semua wilayah hendaknya lebih fokus lagi dalam melibatkan dan penguatan kelembagaan KUMKM ini sehingga kesenjangan yang ada dapat dijembatani. Sebab dengan kuatnya KUMKM akan berdampak positif bagi pemanfaatan sumberdaya ekonomi yang potensial yang kemudian menjadi kekuatan ekonomi ril dengan mendatangkan banyak pendapatan dan kemakmuran.
IV. Penutup
Dengan memahami berbagai kondisi yang ada maka sangatlah pantas apabila kita berpikir kembali bahwa kesenjangan ekonomi pada dasarnya dapat diselesaika dengan kekuatan yang sebenarnya kita miliki. Selama kita melupakan kekuatan yang kita miliki maka selama itu pula kesenjangan akan menjadi keabadian dalam kehidupan kita. Apabila kesenjangan atau ketidakmerataan menjadi abadi di tengah-tengah kita, maka kita juga akan melanggengkan konflik dalam kehidupan kita (Blowers dan Thompson, 1976). Oleh karena itu sangatlah bijak apabila  kita mencoba melihat diri kia kembali dengan segenap potensi, seperti penguatan kelembagaan yang kita miliki, maka cepat atau tidak berbagai lebel negatif yang kita miliki tentu akan sirna.

Daftar Pustaka
Blowers dan Thompson (1976). Ketidakmerataan, Konflik dan Perubahan, UIP, Jakarta
Ishak Hasan (2003). Kajian Empiris Model Pasar Internal Dalam Koperasi Dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Harga, Keseimbangan  Koperasi, Keuntungan Usaha  Anggota, Dan  Perolehan  Sisa Hasil Usaha  (Shu)  Pada Koperasi Susu Di Jawa Barat, Disertasi UNPAD, Bandung.
Mohammad Hatta (1951). Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun, Pidato Hari Koperasi 12 Juli 1951, Jakarta
Mubyarto (1981). Dasar-dasar Ideologi, Filsafat dan Nilai-nilai Sistem Ekonomi Pancasila, dalam Abdul Madjid dan Sri Edi Swasono (ed.) Wawasan Ekonomi Pancasila, UIP, Jakarta
Munkner, Hans H. (1997). Masa Depan Koperasi, Dekopin, Jakata.
Ropke, Jochen. (2000). Ekonomi Koperasi, Teori dan Manajemen, Salemba Empat, Jakarta.
Sri Edi Swasono (ed.) (1985). Koperasi Di Dalam Orde Ekonomi Indonesia, UIP, Jakarta.
Soeharto Prawirokusumo (1996). Kebijaksanaan Pembinaan Koperasi Dalam Era Liberalisasi dan Globalisasi, dalam Ibnoe Soedjono dkk. Koperasi Di Tengah Arus Leberalisasi Ekonomi, FORMASI, Jakarta.
Ul Haq, Mahbub (1983). Tirai Kemiskinan: Tantangan-tantangan untuk Dunia Ketiga, Yayasan Obor, Yakarta.
Yuyun Wirasasmita (1997).Nilai Dasar, Prinsip dan Praktek Koperasi Dalam Menghadapi Abad Ke 21, Dekopin, Yakarta.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: